Women Empowerment Camp Angkat Isu Sunat Perempuan

MediaBantenCyber.co.id (MBC), BANTEN – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) melalui Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) menyelenggarakan Women Empowerment Camp (WEC) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini mengangkat dua isu utama, yakni sunat perempuan dan pernikahan dini.

Ketua Umum PW IPM Banten, Nur Ida Ersafabanyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengangkatan kedua isu tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap berbagai persoalan perempuan yang masih menjadi tantangan di Provinsi Banten. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun ruang edukasi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dalam merespons persoalan tersebut.

Nur Ida juga menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Menurutnya, persoalan perempuan membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar upaya yang dilakukan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

“Harapannya, melalui program ini dapat terbangun sinergitas dengan Dinas Kesehatan Banten. Semoga pelaksanaan kali ini dapat memberikan ruang atau sinergi untuk dampak-dampak berikutnya,” ungkap Nur Ida.

Melalui WEC, PW IPM Banten berharap berbagai persoalan perempuan dapat memperoleh perhatian lebih luas, sekaligus membuka peluang kerja sama dalam

Project Manager VOICE Ajak Peserta Women Empowerment Camp Bangun Keberanian dan Gerakan Perubahan

Project Manager VOICE, Fajry Annur, mengajak peserta Women Empowerment Camp (WEC) untuk membangun keberanian, memperkuat kapasitas diri, serta mengambil peran dalam mendorong perubahan sosial, khususnya terkait persoalan perempuan dan anak.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan Women Empowerment Camp yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Fajry menegaskan bahwa keberanian untuk bersuara dan bertindak merupakan bagian penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Ia mengingatkan bahwa masa depan anak tidak seharusnya terhambat oleh praktik pernikahan dini.

“Hari ini kita belajar agar mampu menguatkan, hari ini kita membangun keberanian. Masa depan anak tidak dapat dihentikan dengan pernikahan dini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fajry menyampaikan bahwa perubahan tidak dapat diwujudkan hanya melalui satu kegiatan. Dibutuhkan proses pembelajaran, pelatihan, dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar setiap individu mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengajak peserta untuk membawa visi dan misi kegiatan ke lingkungan masing-masing sehingga semangat pemberdayaan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir.

“Bawalah visi dan misi dari kegiatan ini, supaya kita dapat membangun Indonesia ramah anak dan perempuan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk menghentikan pernikahan dini dan sunat anak di Indonesia,” tambahnya.

Melalui pesan tersebut, Fajry berharap WEC dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong lahirnya generasi muda yang berani mengambil peran dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak, mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Banten.

Ketua Umum PP IPM: Pengarusutamaan Gender Harus Menjadi Ikhtiar Nyata, Bukan Sekadar Slogan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), Dani Rahmat Muharram, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) harus menjadi bagian dari gerakan nyata organisasi dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender.

Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan Women Empowerment Camp (WEC) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026).

Dani menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar slogan atau rangkaian kata dalam program organisasi, melainkan sebuah ikhtiar ideologis untuk menghapus berbagai bentuk penindasan, marginalisasi, dan pembatasan potensi manusia atas dasar jenis kelamin.

Menurutnya, peradaban masa depan tidak akan dapat dibangun secara utuh apabila masih terdapat ketimpangan dan ketidakadilan gender di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti masih adanya kader perempuan yang diragukan kapasitasnya serta belum memperoleh ruang yang setara dalam kepemimpinan organisasi. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh seluruh kader IPM.

“Saya tidak ingin melihat ada satu pun kader perempuan IPM yang merasa kecil hati, merasa inferior, atau ragu mengambil posisi kepemimpinan strategis,” tegas Dani.

Selain persoalan kepemimpinan, Dani turut mengingatkan berbagai tantangan perempuan di era digital, seperti kekerasan berbasis gender di ruang digital dan tekanan standar kecantikan yang dapat memengaruhi kepercayaan diri. Ia mengajak kader untuk memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai persoalan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Dani juga mengapresiasi kepemimpinan Nur Ida Ersafabanyo sebagai Ketua Umum PW IPM Banten. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan strategis menjadi salah satu gambaran bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin dan berkontribusi dalam organisasi.

Melalui Women Empowerment Camp, Dani berharap para peserta tidak hanya memahami konsep kesetaraan gender, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai landasan dalam membangun organisasi yang inklusif, adil, dan memberikan ruang bagi setiap kader untuk berkembang.

Sekretaris Umum PWM Banten Apresiasi Women Empowerment Camp, Dorong Perempuan Berdaya di Ruang Publik

Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Banten, Prof. Dr. Zakaria Syafei, M.Pd., memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Women Empowerment Camp (WEC) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Jumat (6/11/2026).

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Zakaria menyampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas perempuan untuk mengambil peran lebih luas di tengah masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PW IPM Banten atas keterlibatannya dalam menyukseskan kegiatan tersebut, serta mengucapkan terima kasih kepada BPMP Banten yang telah memfasilitasi pelaksanaan WEC.

Prof. Dr. Zakaria meninjau pentingnya pemberdayaan perempuan melalui pendekatan historis. Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah masyarakat jahiliah, perempuan kerap mengalami ketidakadilan dan ditempatkan pada posisi yang tidak setara, termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasar seperti hak memperoleh warisan.

Menurutnya, pandangan yang merendahkan posisi perempuan merupakan kondisi yang harus terus diperbaiki melalui pendidikan, pembinaan, dan berbagai upaya pemberdayaan.

Ia menekankan bahwa perempuan perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas, serta tampil dan berkontribusi dalam berbagai ruang publik.

Melalui penyelenggaraan Women Empowerment Camp, Prof. Dr. Zakaria berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan, sekaligus mendorong lahirnya perempuan yang berdaya dan memiliki kesempatan yang setara untuk mengambil peran dalam kehidupan sosial.

BPMP Banten: Pendidikan Harus Menjadi Ruang Aman dan Inklusif bagi Perempuan dan Anak

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada pemenuhan hak anak. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subbagian Umum BPMP Banten, Bonny Hanafi Da Costa, dalam sambutan pembukaan Women Empowerment Camp (WEC) yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM), Jumat (6/11/2026).

Bonny menyampaikan bahwa WEC bukan sekadar kegiatan pertemuan atau pelatihan, melainkan ruang untuk menumbuhkan kepemimpinan pelajar, keberanian bersuara, kepedulian sosial, serta kesadaran terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak.

Ia menyoroti dua persoalan yang menjadi fokus kegiatan, yaitu pernikahan dini dan sunat perempuan. Menurutnya, kedua isu tersebut perlu disikapi melalui pendekatan berbasis pengetahuan, dialog, pendampingan, serta kerja sama lintas sektor dengan tetap mengedepankan keselamatan dan hak-hak anak.

Bonny juga menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, mengembangkan potensi, serta memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memastikan setiap peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang nyaman dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.

“Setiap anak, baik perempuan maupun laki-laki, berhak tumbuh, aman, belajar setinggi mungkin, mengembangkan bakatnya, serta menentukan masa depan dengan pengetahuan dan kesiapan yang memadai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bonny menyampaikan tiga pesan kepada peserta WEC. Pertama, menjadi pelajar yang berani belajar dan bertanya dengan mengakses informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, menjadi sahabat yang peduli dan mampu memberikan dukungan kepada teman yang menghadapi tekanan atau persoalan perlindungan anak. Ketiga, menjadi penggerak perubahan dengan membawa hasil pembelajaran ke lingkungan sekolah, organisasi, keluarga, dan masyarakat.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun jejaring, rencana aksi, dan komitmen nyata dalam mendorong perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan.

Melalui kolaborasi dengan organisasi pelajar seperti IPM, BPMP Banten berharap tercipta ekosistem pendidikan yang semakin berpihak pada peserta didik, sekaligus membuka ruang bagi pelajar untuk menjadi mitra dalam menghadirkan perubahan positif di lingkungan masing-masing. (Red)